Peran Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi (UKMK) di Indonesia

Tugas softskill                        : Ekonomi Koperasi

Kelas                                       : 2EB23

Nama Kelompok                   : 1. Ambar Tri Putri kartika sari (20210600)

                                                  2. Elinda Maya Octavia (22210334)

                                                  3. Hanifah Wahyuni (28210959)

                                                  4. Siti Raudah (29210339)

                                                  5. Vivi Julianti (29210093)

Harapan Masyarakat Indonesia dalam

Menghadapi Era Globalisasi Ekonomi

Abstraksi

Kata Kunci: sistem ekonomi, Usaha Kecil Menengah dan Koperasi (UKMK), globalisasi ekonomi.

Indonesia yang berangkat dari sistem ekonomi pancasila atau juga disebut dengan ekonomi kerakyatan merasakan sebuah kesulitan dalam menerapkan sistem ekonomi itu ke dalam praktek nyata. Tahap pertumbuhan ekonomi lepas landas senantiasa menjadi satu “goal” yang harus diperjuangkan. Namun, sayangnya penguatan ekonomi yang difokuskan pada sektor swasta seperti usaha kecil, menengah dan koperasi (UKMK) menjadi bumerang tersendiri bagi negara. Kredit bank yang mudah, bunga yang rendah malah menjadikan negara harus berhadapan dengan inflasi yang semakin melonjak naik yang pada akhirnya mengakibatkan krisis yang berkepanjangan.

Disamping itu pula, utang luar negeri yang menjadi tanggungan negara seakan-akan menjadi celah bagi negara-negara investor dan atau lembaga-lembaga yang didesain oleh negara-negara industri maju, untuk memasukkan suara-suara globalisasi ekonomi dengan menuntut adanya liberalisasi pasar barang dan jasa. Globalisasi ekonomi dirasa kurang pas untuk perekonomian Indonesia yang masih belum mempunyai pondasi ekonomi yang kokoh, yang notabene penduduknya berkutat di dunia usaha kecil dan menengah. Globalisasi juga dinilai menjadi sebuah budaya luar yang berbenturan dengan budaya lokal yang masih memegang teguh nilai tradisi dan sosial.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah dengan melalui proses pembelajaran dan dengan waktu yang cukup panjang akhirnya tugas makalah ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Makalah ini semoga bisa menjadi inspirasi untuk memenuhi apa yang menjadi masalah dan problematika Indonesia.

Pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih sebelumnya kepada ibu dosen yang telah memberi motivasi kepada kami .Dan juga tak lupa kepada teman – teman kelompok yang telah membantu menuangkan ide-idenya dalam menyelesaikan makalah ini.

Akhirnya dengan segala kekurangan yang ada pada makalah ini, saya sebagai penulis sangat membutuhkan kritik dan saran yang konstruktif untuk melangkah lebih baik ke depan. Semoga tulisan ini bermanfaat untuk semua.

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang Masalah

Indonesia sejatinya adalah negara yang menganut sistem ekonomi tradisional, menganut asas-asas kekeluargaanyang digagas oleh Bung Hatta dengan impilkasi dibentuknya badan perekonomian bangsa atau “koperasi”. Asas kekeluargaan ini dijelaskan pada pasal 33 ayat 1 dan dijelaskan pada pembukaan UUD 1945 bahwa: “Perekonomian disusun atas usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”.[1] Inilah yang menjadi fondasi dasar perekonomian Indonesia waktu itu. Dan asas-asas inilah yang kemudian membawa Indonesia pada masa ekonomi demokrasi terpimpin atau sistem ekonomi pancasila.

Pada tahun 1966 yang juga bertepatan dengan berakhirnya masa pemerintahan orde lama, sistem ekonomi Indonesia mengalami inflasi besar-besaran yaitu mencapai 650% dimana hal ini mengakibatkan:

a.       ketidak mampuan pemerintah untuk memenuhi kewajiban hutang;

b.       penerimaan devisa ekspor hanya setengah dari pengeluaran untuk impor barang dan jasa;

c.       ketidak mampuan pemerintah mengendalikan anggaran belanja dan memungut pajak;

d.      percepatan laju inflasi mencapai 30-40% perbulan; dan

e.       buruknya kondisi prasarana perekonomian serta penurunan kapasitas produksi sektor industri dan ekspor.

Kemudian pada masa orde baru, pemerintah menetapkan beberapa langkah utama untuk menahan laju perekonomian yang semakin menurun dengan langkah-langkah:

a.       memerangi inflasi;

b.      mencukupkan stok cadangan bahan pangan (terutama beras);

c.       merehabilitasi prasarana perekonomian;

d.      meningkatkan ekspor;

e.       menyediakan lapangan kerja;

f.       mengundang kembali investor asing.

Disamping itu, pemerintah menyediakan serangkaian Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang dimulai pada bulan April 1969. Pelita berkonsentrasi pada tiga sasaran pembangunan yang terkenal dengan sebutan “Trilogi Pembangunan” yaitu: (1) stabilitas perekonomian,

(2) pertumbuhan ekonomi dan

(3) pemerataan hasil-hasil pembangunan. Langkah-langkah ini terbukti berhasil memperbaiki ekonomi Indonesia. Perkembangan ekonomi Indonesia menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di bagian akhir dasawarsa delapan puluhan setelah sebelumnya di tahun 1985 berada pada tingkat yang sangat rendah (2,5 persen). Pertumbuhan ekonomi selama tiga tahun pertama dalam Pelita V[2] berlangsung dengan laju yang cukup pesat: 7,5 persen di tahun 1989, 7,1 persen di tahun 1990, dan 6,6 persen di tahun 1991.

Ekspansi ekonomi selama tahun 1989-1991 tidak lain karena dampak kebijaksanaan deregulasi yang dilakukan pemerintah sejak tahun 1983. Rangkaian tindakan deregulasi yang dimaksud adalah memberi dorongan kuat terhadap kegiatan dunia swasta. Penanaman Modal Asing (PMA) atau Foreign Direct Investment (FDI) juga banyak membantu memulihkan kondisi perkonomian di Indonesia.

Dalam  masa-masa itu, kegiatan di sektor swasta telah menjadi faktor penggerak dalam ekspansi ekonomi. Hal ini dapat berjalan karena rendahnya suku bunga, baik bunga deposito maupun bunga pinjaman, sehingga kalangan pengusaha mudah memperoleh pinjaman kredit dari dunia perbankan dengan bunga yang relatif rendah. Akibatnya, kredit perbankan juga bertambah naik dengan 48 persen di tahun 1989 menjadi 54 persen di tahun 1991.

Perkembangan moneter yang demikian membawa dampak terhadap laju inflasi dalam negeri maupun terhadap neraca pembayaran luar negeri. Laju inflasi yang di tahun 1988 masih berkisar pada 5,5 persen telah meningkat menjadi 9,5 persen. Sebagai akibat dari penekanan suku bunga dan kemudahan kredit perbankan, utang luar negeri Indonesia pada akhir tahun 1992 secara kumulatif mencapai 78 milliar dolar, angka ini merupakan suatu kenaikan 40 persen dari 2-3 tahun sebelumnya.

Alhasil, karena terjadinya krisis moneter yang berlanjut pada krisis ekonomi dan krisis politik hingga menjadi krisis sosial, program pembangunan yang rencananya akan dilaksanakan selama 50 tahun melalui PJP I dan PJP II ini terpaksa berhenti karena turunnya Presiden Suharto melalui penurunan paksa oleh kalangan mahasiswa pada tahun 1998 dan aksi ini mengakhiri rejim orde baru. Berakhirnya rejim ini ditandai dengan dimulainya perombakan-perombakan, baik secara struktural maupun institusional. Peristiwa ini kemudian dinamakan “era reformasi”.

Kedua rejim pertama (orde lama dan orde baru) dengan sistem ekonomi yang mempunyai sasaran pemerataan ekonomi dan stabilitas ekonomi, memberikan peluang yang sangat besar kepada para pengusaha kecil dan menengah. Kredit perbankan yang mudah, bunga yang rendah serta subsidi dari pemerintah membuat UKMK memberikan kontibusi yang besar terhadap pembangunan dan penciptaan lapangan kerja, meskipun pada akhirnya negara yang harus menanggung akibatnya yaitu utang luar negeri beserta bunganya yang membumbung tinggi.

Pada tahun 2001, UKMK kurang bisa berkembang karena adanya hambatan regulasi, persaingan yang semakin tidak sehat, dan belum adanya institusi-institusi yang mendukung. Meskipun demikian UKMK masih menunjukkan perkembangan yang positif, terlebih lagi setelah era otonomi daerah. Beberapa daerah telah mampu mengobati gejala-gejala yang menghambat laju dari UKMK, namu ada beberapa daerah yang masih menganggap UKMK sebagai sumber pendapatan asli daerah dengan mengenakan pungutan-pungutan baru bagi UKMK, sehingga biaya transaksi UKMK meningkat.

B.     Rumusan Masalah

1.      UKMK dalam Konteks Ekonomi dan Politik

2.      Contoh UKM di Indonesia

3.      Globalisasi Ekonomi

4.      Pendekatan Sosial-Budaya dalam Masalah Pembangunan

5.      Peran Pemerintah

6.      Peran UKMK di Indonesia

C.    Tujuan

Makalah ini selain bertujuan untuk membahas tentang posisi UKMK di era globalisasi ekonomi, juga bermaksud untuk memberikan sebuah pertimbangan-pertimbangan mengapa UKMK di Indonesia harus dipertahankan. Diharapkan dengan adanya makalah ini, informasi mengenai peran UKMK di negara berkembang seperti Indonesia menjadi layak untuk dibahas kembali.

PEMBAHASAN

A.    UKMK dalam Konteks Ekonomi dan Politik

Perlu disadari bahwaUKMK merupakan suatu bentuk usaha yang sangat penting untuk diperhatikan khususnya di negara-negara berkembang yang mengalami ketimpangan antara pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Ketidakmampuan negara dalam menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya menyebabkan pengangguran yang harus segera ditangani. Pemerintah harus merangsang penciptaan lapangan kerja di sektor swasta. UKMK adalah produk kebijaksanaan pemerintah dalam usaha menangani tuntutan pemenuhan kebutuhan masyarakat ditengah-tengah krisis yang masih melanda negara ini. Oleh karena itu, UKMK berada dalam suatu lingkungan yang kompleks dan dinamis sepanjang waktu. Era orde lama dan orde baru yang memberikan banyak kemudahan bagi pengusaha semacam ini, ternyata berdampak pada laju inflasi negara dan meningkatnya utang luar negeri. Dan pada akhirnya, penekanan-penekanan seperti penyempitan peluang untuk melakukan kredit perbankan, peningkatan suku bungadilakukan sebagai upaya meminimalisir krisis. Era liberalisasi ekonomi yang harus diterima sebagai konsep ekonomi Indonesia modern dewasa ini juga tidak menjamin akan adanya persaingan sehat antar pelaku ekonomi sehingga lagi-lagi usaha kecil seakan-akan menjadi korban kebijakan negara.

Perlu diketahui  bahwa ekonomi di negara berkembang terbagi menjadi dua, yaitu ekonomi resmi dan ekonomi tersembunyi yang kegiatannya tersembunyi karena misalnya tidak ada surat izin usaha, menghindari pajak, dan tidak menyumbang pada kesejahteraan sosial. Ekonomi tersembunyi banyak terjadi di kalangan perusahaan-perusahaan kecil dikarenakan oleh beberapa penyebab yang di antara lain adalah regulasi pemerintah dan urusan-urusan yang bersifat administratif.  Pemerintah dapat mempengaruhi pasar secara positif maupun negatif dengan “aturan main” yang sudah dibuat.

Jika diperhatikan, maka terdapat unsur struktural yang diperlukan bagi pembangunan ekonomi yang baik:

§  Membangun landasan hukum dan keamanan

§  Memelihara suatu lingkungan yang non-distortif dan stabilitas ekonomi makro

§  Membangun layanan dasar bagi masyarakat dan infrastruktur

§  Melindungi yang lemah

§  Melindungi lingkungan

§  Mendorong berkembangnya pasar terbuka dan kompetitif

Secara keseluruhan, kebijakan dan tindakan pemerintah bisa berdampak pada UKM dengan mempengaruhi:

§  Proses pembentukan dan pengembangan perusahaan

§  Pasar masukan dan keluaran untuk UKM

§  Fungsi dan biaya operasi rutin UKM

Dengan begitu, akan terbentuk suatu lingkungan usaha yang kondusif yang mempunyai sejumlah karakteristik penting, antara lain adanya stabilitas ekonomi makro, sistem hukum yang efektif dan terbuka, kesadaran dan perlindungan hak milik, pasar masukan dan keluaran yang fleksibel dan kompetitif, peraturan yang sederhana, sistem perpajakan dan peraturan yang sederhana. Hal ini guna menghindari pembatasan-pembatasan terhadap kegiatan perusahaan serta kemampuannya untuk masuk dan keluar pasar.

B.     Contoh UKM

Dengan Teknologi, Kayla Barnes Sukses Berbisnis PR

Gadis yang baru berusia 21 tahun ini memulai debut berbisnisnya tiga tahun lalu. Perusahaan miliknya bergerak di bidang public relations (PR). Dengan cerdiknya, ia menangkap peluang dari sejumlah kebutuhan berbasis media dan iklan video (online) di kawasan Cleveland dan Lorain County, Amerika Serikat. Berawal dari segelintir klien dan memasarkan dengan sistem “dari-mulut-ke-mulut”, gadis berambut pirang panjang ini sukses memiliki 12 klien besar dan membuka cabang di Malibu, New York serta Chicago.
Kayla Barnes adalah nama entrepreneur muda tersebut. Mahasiswi Lorain County Community College ini memanfaatkan teknologi yang mumpuni dalam mengelola bisnisnya. Tak lama setelah berkecimpung dengan dunia PR, Kayla tertarik membuat website. Tapi, ia tidak merasa puas dengan tampilan website-nya tersebut lalu bereksperimen dengan cara mengutak-atiknya sedemikian rupa hingga pada akhirnya ia justru meraih pujian dari hasil uji cobanya itu. Alhasil, sejumlah tawaran untuk membuat website diterima tak lama sesudahnya. Berbuntut dari situ, Kayla kemudian terlihat sibuk menangani pembuatan lima website dan juga menciptakan beberapa aplikasi di telepon seluler.
Baginya, teknologi menyimpan segudang peluang yang sangat besar untuk memeroleh profit. Ia selalu menekankan kepada para kliennya untuk menerapkan marketing berdasarkan pada perkembangan zaman, misalnya dengan memanfaatkan media sosial dalam meningkatkan bisnis. Kayla optimis dalam beberapa tahun ke depan, media sosial tetap berperan dalam kemajuan bisnis.
Walau online telah terbukti mendatangkan pendapatan baginya namun media cetak tetap disukainya. “Saya tetap menyukai media cetak. Menurut saya, majalah sangat hebat, tapi majalah online lebih ramah lingkungan, lebih berkelanjutan dan bisa menjaga planet dengan tak menebang pohon untuk menghasilkan kertas,” jelas Kayla kepada situs The Chronicle-Telegram seperti dikutip oleh CiputraEntrepreneurship.com. Kayla menambahkan, “Marketing tradisional memang belum punah namun Anda harus melakukan kombinasi yang sempurna (yakni memadukannya dengan teknologi) jika ingin menjadi nomor satu.”
Klien-klien Kayla sebagian besar adalah koki ternama yang memiliki agenda rutin menyuguhkan hidangan di acara-acara amal yang kebanyakan diadakan oleh selebriti. Ia menawarkan jasa public relations yang sangat luas kepada klien-kliennya, mulai dari melahirkan brand, mempopulerkan brand, menciptakan ide inovatif hingga mengeksekusinya. Ia juga membuat profil perusahaan dengan pendekatan publikasi yang berbeda, memanfaatkan publikasi melalui web, berusaha membuat kliennya dikenal khalayak luas, memikirkan strategi penjualan produk klien, merencanakan event, mendesain web, menawarkan konsultasi mengenai media sosial, memproduksi video untuk kepentingan komersial dan lain sebagainya.
Perempuan yang hobi berkunjung ke restoran ini mengaku bahwa menjadi entrepreneur muda, terutama saat memulainya di usia 18 tahun seperti dirinya, tidaklah mudah. Tetapi ketika ia telah hanyut di dalamnya dan melakukan hal-hal yang memang menjadi passion-nya, baginya semua berubah menjadi menyenangkan dan iapun merasa ingin terus melakukannya.

C.    Globalisasi Ekonomi

Indonesia adalah salah satu negara yang menghuni daftar negara dunia ketiga atau negara berkembang. Istilah dunia ketiga secara umumnya, adalah istilah kategori negara-negara yang bukan negara industri atau maju di bidang teknologi seperti negara-negara yang masuk dalam Organisasi untuk Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi atau OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) antara lain Amerika, Perancis, Kanada, Britania, Jerman dan 25 anggota lainnya. Begitu juga dengan istilah negara berkembang, istilah ini disematkan kepada negara yang rata-rata pendapatan perkapita rendah, infrastruktur yang relatif terbelakang, indeks perkembangan manusia yang rendah dibandingkan negara-negara industri maju.

Dalam  perkembangannya, Indonesia menjadi salah satu sasaran utama para investor asing untuk menanam modal. Besarnya pengaruh pihak asing, yang notabene berasal dari negara industri maju, membuat posisi Indonesia mau tidak mau harus menerapkan globalisasi ekonomi yang telah disuarakan oleh negara-negara maju tersebut. Liberalisasi pasar barang dan jasa sudah menjadi tuntutan para investor asing bagi Indonesia. Terlibatnya Indonesia dalam badan-badan pendukung perwujudan globalisasi ekonomi, baik integrasi ekonomi regional seperti APEC, NAFTA, AFTA, maupun integrasi ekonomi global seperti WTO (GATT), membuat Indonesia semakin tidak berkutik menahan arus deras globalisasi yang semakin digencarkan. Secara teoretik, globalisasi dapat membawa perekonomian pada suatu titik efisiensi tertinggi.

Namun bagi negara yang lemah dan kurang kompetitif dapat menjadi suatu malapetaka.

Globalisasi ekonomi ditandai dengan makin menipisnya  batas-batas investasi  atau pasar secara nasional, regional ataupun internasional. Hal ini disebabkan oleh:

1.      Komunikasi dan tranportasi yang semakin canggih,

2.      Lalu lintas devisa yang makin bebas,

3.      Ekononomi negara yang makin terbuka,

4.      Penggunaan secara keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif tiap-tiap negara,

5.      Metode produksi dan perakitan dengan organisasi yang makin efisien,

6.      Semakin pesatnya perkembangan  perusahaan multinasional (MNC) di hampir segala penjuru dunia.

Terbukanya pasar dunia akibat globalisasi ekonomi membuka peluang bisnis antara lain:

·         Tersebarnya pasar yang lebih luas skalanya  dan terdiversifikasinya barang manufaktur dan produk yang mempunyai nilai tambah tinggi (value added products).

·         Terjadi relokasi  industri manufaktur dari negara industri  maju ke negara-negara sedang berkembang  dengan upah buruh yang lebih murah. Sebagai konsekuensi logis dari relokasi industri tersebut, siklus proses  bahan baku menjadi  produk akhir  menjadi lebih pendek. Hal ini akan menurunkan harga  per unit serta meningkatkan volume perdagangan.

·         Tersedianya sumber pendanaan yang dapat diperoleh dengan biaya yang lebih murah (bunga) karena makin beragamnya portofolio pendanaan terutama bagi negara yang sedang tumbuh perekonomiannya.

Selain memberikan peluang yang terbuka lebar bagi dunia bisnis, globalisasi ekonomi juga memberikan dampak negatif bagi dunia bisnis, antara lain:

Ø  Terjadinya tranfer pricing untuk memarkir dana maupun keuntungan di negara yang menganut tax shelter (memberikan perlindungan terhadap pesembunyian kewajiban membayar pajak).

Ø  Relokasi industri karena footlose industry  membawa pula teknologi kadaluwarsa ke negara sedang berkembang (host country), hal ini terjadi di negara asalnya (home country) teknologi yang dipakai industri tersebut ketinggalan jaman.

Ø  Masuknya FDI (foreign direct investment) dengan  teknologi canggih, seringkali tidak diimbangi dengan  tersedianya sumberdaya manusia yang siap mengoperasikannya sehingga membuat ketergantungan pada negara asal investasi tersebut.

Ø  Masuknya FDI juga seringkali menimbulkan trade off politis, yang merugikan masyarakat dan pelaku bisnis di dalam negeri.masyarakat dan pelaku bisnis di dalam negeri.

D.    Pendekatan Sosial-Budaya dalam Masalah Pembangunan

Everett E. Hagen,

On the Theory of Social Change: How Economic Growth begins, 1964

Hagen, kalangan profesional di bidang ilmu ekonomi di Harvard University ini berpendapat bahwa faktor kekuatan yang paling penting untuk menggerakkan masyarakat negara berkembang dari stagnasi ekonomi ke arah proses pembangunan ialah perubahan pada tata sosial budayanya. Dalam model Hagen, kemajuan ekonomi dan pembangunan ekonomi tergantung dari perubahan pada ketiga bidang dalam kehidupan masyarakat (sosiologi, antropologi, psikologi). Hagen beranggapan bahwa teori ekonomi dan pelajaran dalam ekonomi pembangunan kurang berguna untuk menjelaskan terlaksananya kemajuan dan pembangunan ekonomi di masyarakat tradisional.

Hagen juga menambahkan, perimbangan keadaan di bidang ekonomi sedikit banyak dianggap sebagai semacam parameter yang hanya bisa berubah, sejauh keadaan sosial budaya sudah menunjukkan perubahan. Dalam gagasan Hagen, ada kaitan antara perubahan perilaku warga masyarakat, akumulasi modal, dan perkembangan pasar barang dan jasa. Namun, dalam keterkaitan itu perubahan sosial budaya dianggap sebagai faktor dinamika yang dominan dan yang mempengaruhi perkembangan ekonomi masyarakat secara menyeluruh.

J.H. Boeke dan Teori Dualisme

Economie van Indonesie, 1951 Boeke, seorang guru besar di Universitas Leiden, Belanda, merupakan pakar utama dan eksponen paling ekstrim dari haluan pandangan yang menganggap segi sosial budaya sebagai faktor dominan dalam perekonomian masyarakat Timur pada umumnya, perekonomian Indonesia khususnya. Tema pokok yang menjadi gagasan Boeke ialah bahwa masyarakat bumiputra di negara-negara Timur (termasuk didalamnya negara-negara Afrika dan Amerika Latin) masih berada dalam tahap prakapitalisme. Perkembangan masyrakat negara-negara Barat berjalan dari prakapitalisme menuju tahap kapitalisme (komersial-industrial-finansial) dan pascakapitalisme. Akan tetapi hal itu tidak bisa terjadi di masyarakat Timur. Sebabnya terletak pada tata nilai sosial budayanya yang dianggapnya tidak bisa berkembang lagi oleh karena seakan-akan sudah menjadi beku. Sebagai akibat pengaruh nilai-nilai budaya, perilaku warganya dalam pergaulan hidup senantiasa ditandai oleh sifat yang tidak rasional-ekonomis.

Dalam literatur perekonomian internasional, pemikiran Boeke ini lazim dikenal sebagai teori dualisme ekonomi. Yang dimaksud Boeke dengan masyarakat dualistis ialah dualisme dalam tatanan susunan sosial budaya yang datang dari luar dan bersumber pada kapitalisme barat di satu pihak dan di pihak lain tata nilai budaya yang melekat pada masyarakat penduduk asli yang masih berada dalam tahap prakapitalisme (secara permanen tanpa mengalami perubahan). Menurut pendapat Boeke, dualisme yang dimaksud tidak membawa integrasi antara kedua pola pergaulan hidup, melainkan justru menjurus ke proses disintegrasi khususnya bagi masyarakat bumiputranya.

Dalam teori dualisme Boeke diungkapkan bahwa ada perbedaan yang jelas antara kebutuhan yang bersifat ekonomis dan kebutuhan yang bersifat sosial. Artinya, dalam masyarakat kapitalisme Barat, realitas ekonomi dan teori ekonomi didasarkan atas:

(a) kebutuhan pokok ekonominya tidak terbatas;

(b) sistem yang melandasi kehidupan tokoh ekonominya adalah ekonomi uang;

(c) landasan kegiatan ekonomi perorangan adalah organisasi dalam bentuk perusahaan. Hal itu memaksa adanya skala prioritas yang rasional dalam pilihan di antara berbagai kemungkinan alokasi (penggunaan) sumber dana dan daya yang tersedia. Hal-hal itu satu sama lain mempengaruhi sifat organisasi di bidang usaha beserta kelembagaannya. Berlainan sekali dengan masyarakat Timur dimana kebutuhan-kebutuhan yang bersifat ekonomis (secara konkret berupa barang dan jasa) sangat terbatas, lagi pula masih bersifat sederhana.

Hal lain yang sangat menonjol dalam masyarakat Timur ialah hasrat untuk memenuhi kebutuhan sosial budaya, yaitu kewajiban adat-istiadat tradisional, pengeluaran-pengeluaran untuk upacara perkawinan, syukuran dan lain-lain.

Jadi apakah sebenarnya inti dari teori Boeke? Inti teori ini adalah “Sifat sosial ganda adalah pertarungan antara sistem sosial impor dari luar lawan sistem sosial asli yang bergaya tersendiri. Pada umumnya, sistem sosial impor itu adalah kapitalisme tinggi. Tetapi bisa pula sosialisme atau komunisme, atau paduan keduanya”.

Ciri utama pertarungan antara dua masyarakat ini, menurut Boeke, adalah bahwa pertarungan itu bukanlah suatu tahap yang bersifat sementara atau masa peralihan, tetapi keadaan tidak seimbang yang bersifat abadi.

Meskipun teori ini dianggap sebagai teori yang “kurang bertanggungjawab” di bidang teoretis-analitis, namun diluar semua itu, kedua teori ini cukup mampu menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi di Indonesia menyangkut apakah lambatnya kemajuan ekonomi di negeri ini dikarenakan kurang mapannya negara dalam menghadapi tekanan globalisasi ekonomi ataukah memang karena sisi sosial budayanya (prakapitalisme) yang masih menjadi ideologi kolektif kebanyakan masyarakat Indonesia?

E.     Peran Pemerintah

Peran pemerintah dalam mengembangkan UKMK mempunyai beberapa faktor penting:

o   Perumusan kebijakan yang baik dan koheren: kebijakan tersebut harus ramah dan transparan terhadap dunia usaha;

o   Menciptakan stabilitas politik dan sosial: Usaha kecil umunya bergantung pada pemerintah, oleh karena itu keberadaan polisi dan pengadilan yang independen, berintegritas dan bisa diandalkan menjadi sangat penting;

o   Penerapan hak milik yang tegas: kurangnya hak milik properti yang diakui sah, menyebabkan usaha kecil hanya bisa bergiat pada sektor informal dan membatasi akses ke jasa formal, mengurangi kemampuannya mengembangkan dan berinvestasi dalam properti, serta meningkatkan ancaman hilangnya hak kepemilikannya;

o   Peradilan niaga yang efektif dan terpercaya: jika proses yudisial dipolitisasi, rumit dan berbiaya tinggi, maka akan banyak UKM tersingkir karena kurang memiliki sumber daya, pengaruh  dan informasi.

F.     Peran UKMK di Indonesia

Peran UKMK di Indonesia sangat dibutuhkan karena sebagian terbesar rakyat Indonesia bergantung pada bentuk usaha ini. Ini mengingat besarnya potensi UKMK yang ditunjukkan oleh keberadaannya sebesar 44,7 juta unit usaha pada tahun 2005 (angka sangat sementara) dengan kegiatan usaha yang mencakup hampir semua lapangan usaha, serta tersebar di seluruh tanah air. Pemberdayaan UKMK akan mendukung peningkatan produktivitas, penyediaan lapangan kerja yang lebih luas, dan peningkatan pendapatan bagi masyarakat miskin. Pada tahun 2005 (angka sangat sementara), kegiatan UKMK menyerap hampir 96,8 persen dari seluruh pekerja yang berjumlah 80,3 juta pekerja.

Kontribusi UKMK terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2005 adalah sebesar 54,2 persen dengan laju pertumbuhan nilai tambah sebesar 6,3 persen. Angka pertumbuhan tersebut melampaui laju pertumbuhan nilai tambah untuk usaha besar. Sementara itu, sampai akhir tahun 2005, jumlah koperasi telah mencapai 132 ribu unityang tersebar di seluruh propinsi, dengan anggota sebanyak 27,3 juta orang.

PENUTUP

A.    Kesimpulan

Indonesia sejak orde baru telah diproyeksikan untuk melewati tahappertumbuhan ekonomi prasyarat lepas landas (the precondition for take off) menuju tahap lepas landas (take off). Dua dari 5 tahapan pertumbuhan ekonomi yang disebutkan W.W. Rostow ini merupakan tahapan interval yang harus dilewati satu-persatu.  Namun, dengan permasalahan yang sangat kompleks Indonesia belum mampu menjalankan sistem ekonomi Pancasila(ekonomi kerakyatan) yang dianggap sangat cocok untuk perekonomian Indonesia menuju tahap lepas landas. Memang ideologi Pancasila lebih mudah dipraktekkan secara politis, tapi dalam dunia ekonomi sistem ini sulit untuk dijalankan karena sistem ekonomi suatu negara berkaitan erat dengan ekonomi internasional (terutama dengan globalisasi ekonomi).

Di samping itu semua, Indonesia dewasa ini sudah masuk pada budaya konsumerisme yang mana budaya ini menuntut kemapanan sektor ekonomi khususnya sektor produksi. Padahal kita dapat melihat dan menilai apakah Indonesia sudah siap memasuki tahap konsumsi tinggi atau belum. Leading sectors harus berjalan oleh sistem dalam jangka waktu yang lama. Tapi pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih banyak ditentukan oleh sektor swasta masih membutuhkan banyak pembenahan sistem. Karena perlu diingat bahwa tahap-tahap milik W.W. Rostow ini merupakan kelas interval yang harus dilalui secara bertahap, tidak bisa dilewatkan begitu saja.

Perombakan-perombakan yang dibutuhkan tidak serta merta dapat dilakukan tanpa memperhatikan tata sosial-budaya yang menurut Boeke menjadi faktor yang sangat penting dan tak terlepaskan dari permasalahan ekonomi maupun politik nasional. Bagaimanapun, usaha-usaha di sektor swasta khususnya UKM harus diberikan peluang yang lebih besar. Ini disebabkan UKMK di Indonesia bukan hanya sekedar menjadi masalah yang serius dan rentan, melainkan juga karena UKMK menjadi pilihan alternatif yang paling selamat ketimbang membuka usaha besar yang membutuhkan modal yang besar. Budaya hutang yang tidak bisa dipertanggung-jawabkan juga menjadi faktor pendukung bertahannya masyarakat Indonesia dalam keterpurukan ekonomi.

Sumber Buku :

1.      Clapham, Ronald, 1991, Pengusaha Kecil dan Menengah di Asia Tenggara, Penerjemah, Masri Maris, Jakarta: LP3ES

2.      Djojohadikusumo, Sumitro, Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan, cet. 1, Jakarta: LP3ES

3.      Kantor Menteri Negara Urusan Koperasi dan UKM, Praktek Terbaik Dalam Menciptakan Suatu Lingkungan Yang Kondusif Bagi UKM

4.      Sajogyo sebagai penyunting, 1982, Bunga Rampai Perekonomian Desa, ed. 1, Gajah Mada University Press.

5.      Subandi, 2008, Sistem Ekonomi Indonesia, cet. 4, Bandung: Alfabeta

---

TUJUAN & FUNGSI KOPERASI

•   Koperasi adalah badan usaha atau perusahaan yang tetap tunduk pada kaidah & aturan prinsip ekonomi yang berlaku (UU No. 25, 1992)

• Mampu untuk menghasilkan keuntungan dan mengembangkan organisasi & usahanya

•  Ciri utama koperasi adalah pada sifat keanggotaan; sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa

Pengelolaan koperasi sebagai badan usaha dan unit ekonomi rakyat memerlukan sistem manajemen usaha (keuangan, tehnik, organisasi & informasi) dan sistem keanggotaan (membership system)

TUJUAN & NILAI

Perusahaan Bisnis

•   Theory of the firm; perusahaan perlu  menetapkan tujuan

1.  Mendefinisikan organisasi
2. Mengkoordinasi keputusan
3. Menyediakan norma
4. Sasaran yang lebih nyata

•   Tujuan perusahaan :

Maximize profit (Memaksimalkan keuntungan,), maximize the value of the firm (memaksimalkan nilai perusahaan), minimize cost (meminimalkan biaya)

Koperasi

•   Berorientasi pada profit oriented & benefit oriented

•   Landasan operasional didasarkan pada pelayanan (service at a cost)

•   Memajukan kesejahteraan anggota merupakan prioritas utama (UU No. 25, 1992)

•  Kesulitan utama pada pengukuran nilai benefit dan nilai perusahaan

Kontribusi Teori Laba pada Success Koperasi

•  Konsep laba dalam koperasi adalah SHU; semakin tinggi partisipasi anggota, maka semakin tinggi manfaat yang diterima.

•  Innovation theory of profit; perolehan laba yang maksimal karena adanya keberhasilan organisasi dalam melakukan inovasi terhadap produknya.

• Managerial Efficiency Theory of profit; organisasi  yang dikelola dengan efisien akan meraih laba di atas rata-rata laba normal.

Kegiatan Usaha

•   Key success factors kegiatan usaha koperasi :

1.  Status dan motif anggota koperasi
2. Bidang usaha (bisnis) 
3. Permodalan Koperasi 
4. Manajemen Koperasi
5. Organisasi Koperasi
6. Sistem Pembagian Keuntungan (Sisa Hasil Usaha)

Status & Motif Anggota

•   Anggota sebagai pemilik (owners) dan sekaligus pengguna (users/customers)

•   Owners : menanamkan modal investasi

•   Customers : memanfaatkan pelayanan usaha koperasi dengan maksimal

•   Kriteria minimal anggota koperasi

- Tidak berada di bawah garis kemiskinan & memiliki potensi ekonomi 

- Memiliki pola income reguler yang pasti

Bisnis Koperasi

•   Usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan kesejahteraan anggota.

•  Dapat memberikan pelayanan untuk masyarakat (bila terdapat kelebihan kapasitas; dalam rangka optimalisasi economies of scale).

•   Usaha dan peran utama dalam bidang sendi kehidupan ekonomi rakyat.

Permodalan Koperasi

•   UU 25/992 pasal. 41; Modal koperasi terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman (luar).

•   Modal Sendiri ; simpanan pokok anggota, simpanan wajib, dana cadangan, donasi atau dana hibah.

Modal Pinjaman; bersumber dari anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya dan sumber lainnya yang sah

Peranan Sektor Luar Negeri Terhadap Indonesia

Negara Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat berhak menentukan nasibnya sendiri serta kebijaksanaan luar negerinya. Bangsa atau negara tidak mungkin sanggup memenuhi semua kebutuhan warganya karena itu, diperlukan suatu kerjasama hubungan internasional yaitu hubungan antar bangsa dalam segala aspeknya yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional negara itu.
Bangsa Indonesia dalam membina hubungan dengan negara lain menerapkan prinsip-prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif yang diabdikan bagi kepentingan nasional, terutama untuk kepentingan pembangunan disegala bidang serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pembangunan hubungan luar negeri Indonesia ditujukan untuk peningkatan persahabatan dan kerjasama bilateral, regional dan multilateral melalui berbagai macam forum sesuai dengan kepentingan dan kemampuan nasional, oleh karena itu Indinesia harus membangun citra yang positif diluar negeri.
Untuk menandai hubungan dengan negara lain, harus didahului dengan pembukaan utusan konsuler atau diplomatik yang bersifat bilateral. Hubungan Internasional diselanggarakan oleh kesatuan diplomatik sebagai unsur departemen luar negeri yang harus mampu menguraikan aspirasi nasional diluar negeri. Tugas-tugas yang dijalankan menteri luar negeri harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum kepada presiden sebagai kepala pemerintahaan.


A. Langkah-langkah pemerintah Orde Baru terhadap pembangunan politik luar negeri (1968-
1998).

Pada masa orde baru, militer sangat berperan dalam politik Indonesia. Militer mengajukan hak untuk memiliki perwakilan di pemerintahan, DPR, dan birokrasi. Hal ini menimbulkan konsep dwi-fungsi (dual-function) yang saat ini digunakan sebagai dasar keterlibatan militer dalam politik. Setelah kudeta 1965, posisi strategis dalam pemerintahan, baik dalam tingkat nasional maupun sub-nasional diambil oleh para perwira. Soeharto menaruh perhatian pada masalah pembangunan ekonomi dan mempertahankan hubungan persahabatan dengan pihak Barat. Pemerintahannya memperkenalkan kebujakan pintu terbuka di mana investasi asing ditingkatkan, dan bantuan pinjaman dibutuhkan untuk merehabilitasi ekonomi Indonesia. Soeharto menghentikan konfrontasi dengan Malaysia. Indonesia juga ktif dalam mendukung berdirinya organisasi ASEAN di tahun 1967 guna mempromosikan kerja sama ekonomi dan politik.


B. Hubungan Indonesia dengan Negara-negara lain.

Sebelum tahun 1988, para petinggi Indonesia sepakat bahwa ASEAN adalah fondasi politik luar negeri Indonesia yakni dalam bidang keamanan dan stabilitas. Indonesia memainkan peranan penting dalam pembentukan organisasi regional tersebut.
Tahun 1966, Soeharto menghentikan konfrontasi dengan Malaysia dan mulai menunjukkan pada dunia bahwa ia akan meninggalkan kebijakan Soekarno yang sangat agresif. Dengan membangun stabilitas politik, Indonesia dapat membangun ekonominya melalui investasi asing dan bantuan luar negeri.
ASEAN bukanlah organisasi regional pertama, akan tetapi sudah ada sebelumnya SEATO (The Southeast Asian Treaty Organization) yang didirikan oleh Amerika Serikat untuk menghadapi kekuatan komunis di wilayah Asia Tenggara. Pakta militer ini gagal mencapai tujuannya karena kekuatan komunis yang tidak dapat dilawan hanya dengan kekuatan militer konvensional dan kebanyakan dari anggota organiasasi ini tidak mempunyai komitmen yang kuat terhadap tujuan yang ada. Indonesia yang anti-kolonialisme bertentangan dengan organisasi ini dan Malaya sebagai sekutu Inggris yang bukan anggota SEATO menganggap bahwa organisasi tersebut tidak popular sehingga diperlukan pembentukan organisasi keamanan di luar SEATO. Dengan dukungan Filipina dan Thailand, Malaya membentuk organisasi budaya dan ekonomi ASA (Association of Southeast Asia). ASA mengundang Negara-negara di Asia Tenggara untuk bergabung dalam organisasi ini, akan tetapi tidak ada satu pun yang berminat, termasuk Indonesia di bawah Presiden Soekarno. ASA tidak berkembang juga disebabkan karena adanya perseteruan antara Malaya dan Filipina dalam masalah kepemilikan Sabah.
Selain itu juga ada organisasi Maphilindo (Malay, Filipina, Indonesia), tetapi organisasi ini pecah karena adanya perseteruan Indonesia dengan Malaya. ASA kembali bangkit setelah Ferdinand Marcos merubah kebijakannya terhadap Sabah, tetapi Indonesia tetap tidak ikut bergabung dalam organisasi ini.


C. Hubungan Bilateral Indonesia dengan Negara-negara ASEAN dan Posisi Indonesia dalam konteks ASEAN.

Hubungan Indonesia – Malaysia
Setelah Soeharto memegang kekuasaan, konfrontasi dengan Malaysia berakhir dan hubungan social-budaya dipulihkan. Banyak guru dan dosen yang dikirim ke Malaysia untuk mengajar di sana. Di tahun 1972, bahasa Melayu dan Indonesia disatukan oleh suatu system ejaan yang sama. Latihan militer bersama diadakan untuk menghancurkan kekuatan komunis di Sabah dan Serawak, perjanjian atas Selat Malaka ditandatangani oleh Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Pada bulan Maret 1980, Indonesia mempererat kerjasama dengan Malaysia. Presiden Soeharto bertemu dengan Hussein Onn dan menghasilkan Doktrin Kuantan yang menganggap bahwa Vietnam berada di bawah tekanan Cina sehingga mengakibatkan Vietnam lebih mendekati Uni Soviet, dan ini dinilai akan membahayakan keamanan regional.
Tahun 1972, diadakan kerjasama dengan mengadakan Komite Perbatasan Bersama (Joint Border Committee/JBC) untuk menghadapi pemberontakan komunis di perbatasan Malaysia Timur. Di tahun 1984, kerjasama ini diperbaharui dengan memasukkan patroli laut dan udara di sepanjang perbatasan dan Selat Malaka. Sel;ain itu, penjagalan terhadap penyelundupan, perdagangan obat bius dan pemalsuan uang juga ditambahkan dalam kerjasama tersebut.
Hubungan Indonesia dengan Malaysia kembali bermasalah dengan adanya tawaran Indonesia atas fasilitas militer yang digunakan oleh angkatan bersenjata Singapura. Malaysia mengkritik dan menilainya sebagai ancaman terhadap keamanan Malaysia. Adanya warga Negara Indonesia yang digantung di Malaysia karena menjual obat bius karena Indonesia sebelumnya tidak berhasil menyelamatkan terhukum dengan meminta penundaan proses eksekusi. Selain itu, banyaknya pendatang illegal dari Indonesia ke Malaysia sejak tahun 1970 menimbulkan masalah karena meningkatkan angka kriminalitas dan penyebaran penyakit di Malaysia. Pada bulan Juni 1994, sengketa pulau Sipadan dan Ligitan menimbulkan kritik Indonesia atas pelanggaran yang dilakukan Malaysia.

Hubungan Indonesia – Singapura
Pada masa pemerintahan Soeharto, masalah militer yang terjadi antara Indonesia dengan Singapura mulai dikesampingkan. Soeharto menaruh perhatian pada rehabilitasi ekonomi dan pembangunan ekonomi dan menolak tindakan drastis. Akibat dari masalah militer tersebut, hubungan kedua Negara berada pada titik terendah dan memakan waktu lima tahun untuk menstabilkannya. Bulan Mei 1973, Perdana Menteri Lee Kuan Yem berkunjung ke Indonesia untuk membuka hubungan Indonesia – Singapura. Bersama dengan duta besar Kwoon Choy, ia menyempatkan diri unutk menaburkan bunga di pusara marinir dari kedua Negara yang gugur akibat konfrontasi militer. Tindakan ini menenangkan hati kedua Negara sehingga persahabatan kembali terjalin. Singapura juga memberikan informasi perdagangan bilateral untuk menunjukkan bahwa tidak ada lagi yang disembunyikan diantara kedua Negara.
Pada bulan Januari 1990 diadakan kesepakatan dalam mengembangkan kawasan industri Batam. Singapura juga akan membeli air minum dari pulau Bintan. Dengan ini Indonesia – Singapura kembali harmonis.Kepentingan timbal-balik juga dialaksanakan dengan mengadakan MOU (Memorandum of Understanding) yang memberikan izin kepada Singapura untuk melatih pasukan bersenjatanya di Indonesia. Juga dibukanya pangkalan udara di Pekan Baru yang dikembangkan kedua Negara sebagai ajang latihan militer bersama.Pada tahun 1994, Indonesia – Singapura menandatangani Persetujuan Kerjasama Pariwisata dan Persetujuan Pelayanan Udara yang memungkinkan kedua Negara mengambil keuntungan dari meledaknya industri pariwisata. Pada tahun 1995, Singapura menjadi penanam modal kumulati nomor enam di Indonesia.

Hubungan Indonesia – Singapura
Pada masa pemerintahan Soeharto, masalah militer yang terjadi antara Indonesia dengan Singapura mulai dikesampingkan. Soeharto menaruh perhatian pada rehabilitasi ekonomi dan pembangunan ekonomi dan menolak tindakan drastis. Akibat dari masalah militer tersebut, hubungan kedua Negara berada pada titik terendah dan memakan waktu lima tahun untuk menstabilkannya. Bulan Mei 1973, Perdana Menteri Lee Kuan Yem berkunjung ke Indonesia untuk membuka hubungan Indonesia – Singapura. Bersama dengan duta besar Kwoon Choy, ia menyempatkan diri unutk menaburkan bunga di pusara marinir dari kedua Negara yang gugur akibat konfrontasi militer. Tindakan ini menenangkan hati kedua Negara sehingga persahabatan kembali terjalin. Singapura juga memberikan informasi perdagangan bilateral untuk menunjukkan bahwa tidak ada lagi yang disembunyikan diantara kedua Negara.
Pada bulan Januari 1990 diadakan kesepakatan dalam mengembangkan kawasan industri Batam. Singapura juga akan membeli air minum dari pulau Bintan. Dengan ini Indonesia – Singapura kembali harmonis.Kepentingan timbal-balik juga dialaksanakan dengan mengadakan MOU (Memorandum of Understanding) yang memberikan izin kepada Singapura untuk melatih pasukan bersenjatanya di Indonesia. Juga dibukanya pangkalan udara di Pekan Baru yang dikembangkan kedua Negara sebagai ajang latihan militer bersama.Pada tahun 1994, Indonesia – Singapura menandatangani Persetujuan Kerjasama Pariwisata dan Persetujuan Pelayanan Udara yang memungkinkan kedua Negara mengambil keuntungan dari meledaknya industri pariwisata. Pada tahun 1995, Singapura menjadi penanam modal kumulati nomor enam di Indonesia.

Hubungan Indonesia – Filipina
Dalam catatan memorinya, Jenderal Yoga mencatat bahwa Marcos tidak mengikuti langkah-langkah yang dianjurkan oleh Soeharto yakni yang pertama memberikan jaminan kemerdekaan beragama dan masyarakat Islam bagian selatan Filipina diberikan perlindungan. Yang kedua tradisi dan budaya Islam dihargai, ketiga tanah milik nenek moyang Moro dikembalikan dan keempat masyarakat Islam diberi kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Marcos menerima tiga dari empat usulan dan menolak satu yang berkaitan dengan pengembalian tanah. Kemudian Marcos mengesampingkan Indonesia dan berupaya untuk mendekati Negara-negara Timur Tengah dan Organisasi Konferensi Islam (OKI) untuk memecahkan isu Moro. Yoga juga berkomentar bahwa karena sikap Marcos, Indonesia tidak ingin lagi memberikan bantuan. Dalam soal isu Sabah, Marcos tidak memberikan konsesi terhadap Malaysia selama pertemuan di Bali yang menyebabkan kekecawaan bagi Indonesia.
Isu Sabah menyebabkan friksi (perpecahan) yang berkelanjutan antara Jakarta dan Manila. Ditahun 1981 Duta Besar Indonesia di Manila, Jenderal Leo Lopulisa, dilaporkan oleh pers Filipina telah mendesak Filipina untuk berunding dengan Malaysia atas isu Sabah dan dikatakan telah meminta majelis nasional Filipina untuk meloloskan suatu resolusi yang meyakinkan Malaysia bahwa Filipina tidak akan melanjutkan hak atas Sabah. Pemerintah Filipina ini menganggap mencampuri urusan dalam negeri Filipina dan mereka memprotes terhadap pemerintah Indonesia. Sebagai akibatnya, Duta Besar Indonesia untuk Filipina dipanggil pulang dan antara Januari 1982 dan April 1984 tidak ada Duta Besar Indonesia yang ditempatkan di Manila.
Pada bulan Mei 1994 ada suatu peristiwa yang menunjang hubungan Manila Jakarta. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Filipina menjadwalkan suatu konfrensi mengenai Timor Timur. Ketika suatu konfrensi sudah dekat Jakarta mendesak pemerintah Filipina untuk menghalangi pelaksanaan konfrensi. Ketika Manila mengatakan bahwa mereka tidak dapat membubarkan suatu pertemuan LSM, Jakarta mengumumkan bahwa delagasi tidak akan menghadiri konfrensi pengusaha ASEAN yang diadakan di Davau. Jakarta juga mengancam bahwa Indonesia mungkin tidak akan melanjutkan untuk bertindak sebagai penengah antara Moro dan Manila. Selain itu, terdapat laporan bahwa organisasi Islam pro pemerintah di Jakarta mengusulkan mengadakan ”suatu konferensi tandingan” mengenai MNLF untuk otonomi. Hubungan Jakarta dan Manila menjadi panas. Tetapi setelah itu, akhirnya Filipina mengalah akibat dari tekanan Jakarta yang terus menerus dan Presiden Ramos pada akhirnya memerintahkan agar delegasi non-Filipina dilarang memasuki Filipina untuk menghadiri konferensi dengan alasan mereka akan mengganggu kepentingan nasional Filipina. Setelah itu Indonesia memuji Filipina.

Hubungan Indonesia – Thailand
Setelah Chatichai jatuh dari kursi perdana menteri, perbaikan hubungan Indonesia – Thailand mulai terlaksana. Tahun 1991, Perdana Menteri Anand Panyarachun menghidupkan lagi ide Wilayah Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA-ASEAN Free Trade Area) dan menerima dukungan Singapura dan Malaysia.Hubungan Indonesia – Thailand jauh lebih baik saat Chuan Leekpai menjadi perdana Menteri. Ia mengunjungi Indonesia dan sepakat mempelajari proyek Segitiga Bagian Utara untuk mendorong kerjasama ekonomi Indonesia – Thailand – Malaysia. Indonesia menjadi antusias terhadap usulan tersebut setelah upaya RRC untuk menarik investasi asing dari Indonesia.

Hubungan Indonesia – Brunei
Hubungan Indonesia dengan Brunei dilakukan dengan saling mengunjungi antara Soeharto dan Sultan. Soeharto berkunjung dua kali yaitu pada tahun 1984 saat Brunei mendeklarasikan kemerdekaannya dari Inggris dan pada tahun 1989 selama upacara berkhatan. Sultan berkunjung ke Jakarta di tahun 1988 dan memberikan pinjaman lunak sebesar US$ 100 juta untuk proyek Indonesia dan setengahnya digunakan untuk membiayai pembangunan jalan tol.
Indonesia dan Forum Regional ASEAN
Indonesia merupakan factor penting dalam pembentukan ASEAN sebagai organisasi yang bergairah. Indonesia memaksimalkan perannya di ASEAN. Satu indikatornya adalah mempromosikan ZOPFAN dan SEANWFZ yang mengajukan tentang konsep mengenai keamanan dan tertib regional.
Pada bulan Juli 1993 di Singapura, pada Pertemuan Konferensi Pasca Tinghkat Menteri ASEAN, ARF diperkenalkan dengan tujuan untuk membangun kepercayaan, stabilitas dan hubungan yang konstruktif. ARF dikukuhkan di Bangkok pada tahun 1994. ARF terdiri dari 18 anggota termasuk empat kekuatan utama (AS, Cina, Rusia, dan Jepang). Karena Indonesia memegang politik bebas aktif, maka ia tidak ingin terikat dalam suatu lembaga keamanan di mana terdapat kekuatan utama non-Asia Tenggara. Forum ini membicarakan isu-isu kunci seperti tindakan membina kepercayaan, perlombaan senjata, krisis Korea, rivalitas hak territorial di Laut Cina Selatan dan masa depan Kamboja. Ali Altas mengatakan bahwa Pertemuan Tingkat Tinggi terdahulu di konferensi ARF di Brunei, ASEAN akan memasukkan usulan atas ZOPFAN, SEANWFZ dan Pakta Persahabatan dan kerjasama.


D. Peran serta Republik Indonesia dalam oganisasi Internasional.

1. Peringatan 30 Tahun Konferensi Asia-Afrika.
Pada tahun 1985, Indonesia menjadi tuan rumah peringatan Konferensi Asia-Afrika di Bandung. Kurang lebih 100 negara Asia dan Afrika diundang. Dalam pertemuan tersebut, seluruh peserta tidak dapat menyetujui beberapa isu utama internasional. Akibatnya tidak ada resolusi. Beberapa komentar berpendapat bahwa ini bukanlah suatu konferensi. Tapi bagi Indonesia, ini adalah langkah pertama bagi indonesia untuk aktif kembali di dunia internasional.

2. Gerakan Non-Blok dan Pertemuan APEC.
Pada tahun 1987, Presiden Soeharto mengirim Wakil Presiden Umar Wirahadikusumah untuk menghadiri konferensi Non-Blok di Zimbabwe, Afrika. Umar diperintahkan untuk menyampaikan keinginan Indonesia menjadi ketua konferensi Non-Blok selanjutnya. Tawaran itu ditolak alasnannya adalah karena Indonesia dinilai Pro-Barat oleh anggota lainnya yang Pro-Soviet. Selain itu, invasi Indonesia terhadap Timur Timur juga menimbulkan kemarahan negara-negara Afrika. Dan yang terakhir adalah penolakan Indonesia terhadap pembukaan kantor Organisasi Pembebasan Palestina di Jakarta. Tahun 1988, Ali Alatas kembali mengemukakan keinginan itu, tetapi hanya mendapatkan dukungan minoritas anggotanya. Pada tahun 1991 Indonesia berhasil mendapatkan dukungan disebabkan Indonesia antara tahun 1990 menyokong perdagangan bebas, baik di ASEAN maupun APEC.

3. Penengah antara Singapura dan Malaysia.
Pada bulan November 1986, terjadi ketegangan antara Singapura dan Malaysia akibat kunjungan Presiden Israel Chaim Herzog. Malaysia memprotes kunjungan tersebut dengan memanggil pulang duta besarnya dari Singapura. Namun Singapura menyatakan bahwa mereka mempunyai hak untuk mengundang setiap kepala negara untuk berkunjung ke negaranya. Perdana Menteri Lee Kuan Yew menunda pertemuan tersebut karena reaksi dari Perdana Menteri Malaysia Mahathir Muhammad. Setelah itu Presiden Soeharto diundang untuk mengunjungi Malaysia dan kemudian melanjutkan perjalanannya ke Singapura untuk menemui Perdana Menteri Lee. Hal itu diartikan bahwa itu adalah cara Indonesia untuk menunjukkan kepemimpinannya.

4. Pertemuan ASEAN
Ketika Filipina dipimpin oleh Aquino, Filipina memerlukan dukungan dari negara-negara ASEAN sehingga pertemuan ASEAN ketiga diadakan di Manila. Presiden Soeharto datang dalam pertemuan tersebut meskipun mengabaikan rekomendasi dari para penasihatnya. Pertemuan ASEAN ketiga ini berhasil dilaksanakan pada bulan Desember 1987. Kepemimpinan Soeharto di antara para pemimpin negara ASEAN semakin kokoh sehingga Indonesia diperkenankan merancang agenda Pertemuan ASEAN keempat tahun 1992.

5. Ali Alatas: Pernyataan Politik Luar Negeri Baru.
Pada bulan Agustus 1988, dalam sebuah forum politik luar negeri di Yogyakarta, Ali Alatas mengajukan pernyaan bahwa Indonesia harus melanjutkan peran dominan, baik dalam masalah regional maupun internasional.

6. Pertemuan Informal Jakarta (Jakarta Informal Meeting/JIM)
Indonesia memperlihatkan kepemimpinannya di bidang regional dengan berupaya membantu memecahkan masalah Kamboja. Tahun 1980 Soeharto mengunjungi Perdana Menteri Hussein Onn di Malaysia untuk mencanangkan prinsip kuantan demi mendesak Vietnam meninggalkan Kamboja. Konsekuensinya, Vietnam akan mendapatkan bantuan ekonomi. Thailand tidak setuju dengan prinsip kuantan dan mengajukan “Cocktail Party”, namun Vietnam kurang berminat dengannya sehingga usaha ini dianggap gagal. Pada tahun 1987 diadakan Pertemuan Informal Jakarta dan Vietnam berkenan untuk hadir untuk mendiskusikan masalah ini sehingga Indonesia menjadi pusat perhatian dunia Internasional.